Technology Badge, checked!

Kesempatan ikut ujian sertifikasi Google Educator Level 1 tiba hampir setahun lalu, tapi awalnya saya menolak, semata-mata karena saya tidak suka tes, tidak suka ujian. Sehingga kalau ngga perlu-perlu amat, saya ngga minat mengukur diri lewat tes-tes formal.

Jadi saya hanya ikut persiapannya, karena memang ingin belajar menggunakan berbagai fasilitas Google untuk mengajar.

Seiring waktu, saya melihat bahwa banyak anak-anak Jakarta yang sudah pegang smart phone dan laptop, tapi belum familiar sama sekali dengan Google Docs dan Google Slides, dua yang paling umum dari sekian apps Google yang dipakai di sekolah.

“Di sekolahnya, SD belum banyak pakai teknologi. Dibiasakan membaca dan menulis dulu,” ujar sang ibu dari anak SD swasta di Jakarta yang sekolahnya relatif berpotensi untuk mengintegrasikan teknologi.

Tentu saya merasa jawaban tersebut tidak pas. Teknologi bukan penghambat literasi.

Sementara teman-teman yang kebanyakan adalah orangtua murid dan guru, juga rupanya masih belum melihat potensi Google app yang gratisan itu proses belajar anak-anak mereka. Padahal akses internet sudah tersedia 24/7 di rumah mereka.

Sebagian dari teman-teman meminta saya untuk berbagi skill penggunaan tools tadi untuk belajar. Saya tidak keberatan sama sekali. Namun saya kurang pede: sudah mampu kah saya berbagi ilmu dalam hal ini?

Maka tawaran seorang guru yang super keren di suatu siang di dua minggu lalu saya sambut dengan respon yang sangat jauh berbeda dari beberapa bulan sebelumnya, “ya, saya mau ikut sertifikasinya!”

“Tapi voucher saya harus segera dipakai, jadi minggu depan Bu Nisa harus ikut tesnya,” ujarnya.

“Iya, gapapa saya akan belajar seminggu ini!” Balas saya yang semakin kenal diri sendiri: kalau tidak dipaksa tidak akan belajar hehehe.

Ini bukan karena saya sudah tidak sebel dengan yang namanya tes atau ujian formal. Saya masih suka kesel dengan apa yang dilakukan tes terhadap jadwal tidur dan jadwal akhir pekan saya – termasuk terhadap jerawat di muka saya *sigh.

Tapi saya memutuskan untuk ikut sertifikasinya karena ingin tahu kelayakan saya berbagi ilmu, karena keinginan saya untuk lebih banyak sekolah memanfaatkan Google untuk merancang proses belajar yang lebih efektif, lebih relevan untuk anak didik mereka yang sudah bersahabat dengan dunia digital. Saya juga ingin berbagi agar siswa dan mahasiswa lebih nyaman berkolaborasi menggunakan tools yang terus terang sudah berkali-kali membantu saya kuliah dan kerja ini.

Terus terang saya merasa perlu memiliki sertifikat, dan tidak cukup sertifikat level 1, untuk lebih pede untuk berbagi ketermapilan menggunakan berbagai platform ini.

Jadi ini cuma langkah awal, benar-benar “batu pertama” yang diletakkan, karena saya tidak pernah sebegini antusias soal teknologi dalam pendidikan. Langkah awal karena dalam check list saya masih ada agenda-agenda berikutnya untuk dicapai, sampai akhirnya saya bisa benar2 berkontribusi untuk pendidikan lewat teknologi ini.

Advertisements

Si annoying

I am your annoying friend,” tulis saya di Whatsapp Group yang isinya teman-teman lama. Sama sekali tidak ada kekesalan dalam menyampaikannya, walau khawatir bahasa tulisan tidak dapat menunjukkan rasa nyaman dan kesungguhan saya berkata demikian.

“I am your party pooper,” dalam kesempatan lain saya juga menulis begitu. Tidak ada maksud nyinyir sama sekali, benar-benar saya sadari bahwa menyebalkan sekali pastinya jika di tengah-tengah obrolan yang harmonis, saya hadir dengan pandangan sumbang.

Diem aja, kek! Mungkin demikian sikap yang dipilih saya yang dulu, yang tidak enak kalau berbeda pandangan dengan mayoritas, yang suka takut dinilai agresif.

Tapi Nisa semakin tua semakin annoying, kenapa?

Pertama, menahan diri didn’t work much. Setelah saya ingat-ingat, mau menahan diri seperti apa pun, tetap muncul juga kelakuan saya yang tidak bisa diam, tidak mau tutup mulut. Malah melelahkan jiwa saja jadinya, tapi sia-sia menyembunyikan sifat aslinya.

Kedua, di hadapan teman-teman yang saya percaya, saya ingin apa adanya saja. Saya percaya kalau teman-teman saya ini tahu bahwa tidak ada niat jelek, tidak ada keinginan untuk memusuhi, menghina, apalagi menjauhi mereka. Kalau saya “sumbang” itu karena “namanya juga nisa, suka gitu dia mah!”

Mohon maaf teman-teman, mungkin intensitasnya suka berlebihan. Terima kasih atas kesabarannya :)

Ketiga, dan yang menjadi alasan kuat mengapa saya annoying adalah karena saya memang tidak mau diam saja. Saya belajar bahwa pada mulanya orang bercanda urusan rasisme, lalu setelahnya pengalaman personal mereka dipercaya sebagai kebenaran yang dapat digeneralisasi, dan demikian seterusnya sampai pandangan-pandangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi sekelompok orang lestari, diamini oleh satu sama lain tanpa ada pandangan berbeda atau counter-narrative yang menantang argumen orang tadi.

I’ll be the most annoying friend ketika obrolan sahut-menyahut saling dukung tentang keburukan suatu ras, misalnya tentang Chinese Indonesians.I’ll jump to the group with an alarm, biasanya dengan bilang: racism detected.

Saya ngga basa-basi waktu bilang ke teman-teman di media sosial bahwa saya stand up against racism, bahwa saya tidak mau jadi bystander. Dan sekecil-kecilnya usaha saya untuk konsisten adalah dengan berani sumbang di kalangan teman sendiri.

Ngeri juga, takut kehilangan teman. Don’t get me wrong, I am afraid they’ll leave me! Tapi gimana ya, namanya juga perjuangan *apa iya segini aja bisa dianggap perjuangan hehehe

I’ll win the trophy of the most annoying friend setelah throwing the words: “sexism detected!” Ketika stereotip tentang perempuan dianggap normalitas. Bertahun-tahun saya harus hidup dengan bias-bias gender yang tidak cukup menguntungkan saya sebagai perempuan. Kali ini saya tidak mau diam saja. Kali ini saya bertekad, jangan ada lagi perempuan-perempuan yang megalami dampak bias gender serupa. Dan salah satu cara mematahkan tradisi ini adalah dengan menyadari, baik mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain juga, bahwa ada bias-bias gender dalam pembicaraan dan canda kita. I’ll do it, I am willing to spot the sexist statements.

I’ll be the party pooper di tengah-tengah canda tentang tubuh perempuan yang bernuansa misogynistic. Kalau saya lakukan itu di teman-teman dekat, apalagi dikalangan orang-orang yang berjarak agak luar dari lingkaran kecil saya, tidak jarang saya tampil menyebalkan, seperti perempuan yang dianggap “nenek sihir, bossy, sensitif maklum perawan tua” itu. Biasanya saya lantas menjawab, “you have a daughter, was her face in your head when you made that joke?”

You probably hate what I do, sorry for being a super annoying friend. But if it helps you reflect upon your perspectives about women, Chinese Indonesians, minority groups, ngga apa-apa lah, I’ll take the risk. I’ll do it again.

Tiap tahun baru saya membuat resolusi. Baru tahun ini saya merasa cukup sukses mengingat resolusi saya setidaknya sampai September ini:

Jalani hidup bukan untukmu saja, bukan tentangmu saja. So live like you have nothing to worry, walk like you have nothing to fear, speak like you have nothing to hide.

My Multicultural Self

*Judul ini saya copy dari sumber rujukannya, di sini. Tulisan ini saya buat di tahun 2010, dalam rangka berbagi tentang cara mengajarkan toleransi untuk anak-anak sampai mahasiswa.
Ini adalah kegiatan di mana (maha)siswa saling berbagi tentang identitas dirinya. Kegiatannya sekilas nampak seperti saling memperkenalkan diri pada saat pembukaan suatu workshop atau tahun ajaran baru, namun sebenarnya inti dan tujuan kegiatan ini jauh lebih mendalam. Saat perkenalan, biasanya seseorang sekedar menyebutkan namanya, atau kalaupun ditambahkan dengan informasi lainnya, biasanya yang bersifat informatif saja. Sementara kegiatan ini dirancang untuk membantu siswa mengenal identitas temannya, dan yang lebih penting: mengeksplorasi identitas diri mereka masing-masing secara lebih reflektif.
Kegiatan ini saya ambil dari website ini (bahkan handout untuk kegiatan inipun bisa didownload gratis di sana) dan sudah pernah saya terapkan bersama mahasiswa fakultas pendidikan semester tiga.
Kegiatan ini cocoknya untuk siswa kelas berapa?

Karena saya dosen, saya hanya berkesempatan untuk menerapkan aktivitas ini di level perguruan tinggi. Tetapi saya sepakat dengan “Teaching Tolerance“, organisasi yang membagi metode ini, bahwa pada dasarnya kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai tingkat pendidikan walaupun tentunya tingkat kedalaman diskusinya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa. Di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana kegiatan ini dilakukan di level mahasiswa, yang mungkin masih cukup relevan untuk diterapkan juga di tingkat SMA.

Apa manfaat kegiatan ini, sebenarnya?

Kemampuan seseorang untuk hidup bersama, menerima kehadiran orang lain yang mempunyai latar belakang agama dan budaya berbeda, serta kemampuan toleransi perlu diawali dengan kesadaran seseorang tentang siapa dirinya, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan identitas dirinya. Kegiatan ini dirancang agar siswa peka dengan dirinya dan dengan identitas teman-temannya. Bahkan melalui kegiatan diskusi, siswa juga dapat memahami konflik yang terjadi akibat kekeliruan, ketidakpekaan dalam mengenal dan menilai dirinya dan teman-temannya.

Kegiatan ini bermanfaat untuk mempelajari bagaimana identitas budaya kita bersifat majemuk dan dinamis, yang bisa berubah dan berbeda-beda mengikut dimensi ruang dan waktu.

Bagaimana kegiatan ini dilakukan?

Ada handout-nya. Namun sebelum siswa mengisi handout, sebaiknya guru memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Selain supaya siswa mengerti apa yang harus mereka lakukan, guru juga perlu menjadi model dalam aktivitas ini. Tidak semua siswa merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan diri mereka. Rasa takut ditertawakan dapat membuat siswa enggan melakukan kegiatan ini. Maka apabila guru memulai dengan menceritakan sedikit tentang identitas mereka, suasana bisa lebih terbuka, siswa dapat lebih nyaman untuk berbagi, dan merasa aman bahwa dirinya tidak akan dihakimi atau dilecehkan.

1. Mengisi handout

screen-shot-2012-06-08-at-9-33-24-am.pngDengan menggunakan handout semacam ini, atau menggunakan kertas kosong, setiap siswa menuliskan namanya, dan di dalam bubble talks mereka menuliskan identitas mereka satu persatu.

Perlu diingatkan bahwa yang ditulis adalah identitas sosial-budaya mereka, bukan ciri-ciri fisik mereka. Jadi mereka tidak boleh menulis “berambut panjang”, atau “bertubuh pendek”.

Siswa boleh menulis identitas yang mereka anggap melekat dengan kepribadian mereka, yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku; dengan kata lain: budaya mereka.

Siswa sebaiknya menulis sendiri-sendiri tanpa diskusi dengan temannya. Berikan waktu untuk mereka menentukan 4 atau 5 identitas yang dianggapnya paling penting. Setiap individu sangat mungkin punya dalam lebih dari 5 bubble talks, namun siswa menulis 4 atau 5 yang dianggapnya paling penting, yang dapat menjelaskan: siapa dirimu sebenarnya, mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, berpakaian seperti itu, bicara dengan gaya seperti itu, makan makanan yang seperti itu, dan seterusnya.

2. Diskusi reflektif berpasangan

Setelah selesai, siswa diminta untuk melakukan refleksi dengan cara berdiskusi dengan temannya (berpasangan) dan saling berbagi. sebelum kegiatan ini dilakukan, guru perlu memberi contoh apa yang dibahas dalam diskusi ini.

Sebenarnya diskusi ini bisa saja dilakukan langsung bergantian, didengar oleh seisi kelas. tetapi berdasarkan pengalaman saya, agak sulit meminta satu siswa berbicara dan seluruh kelas memperhatikannya. mungkin malu, cemas, dan sebagainya. sehingga sebagai “pemanasan”, saya meminta mereka sharing bersama teman saja dulu.

Di kelas, saya menceritakan isi bubble talk yang sudah saya buat dan sudah saya perlihatkan kepada mahasiswa sebelumnya. saya sampaikan kepada seluruh kelas bahwa kurang lebih hal-hal inilah yang perlu mereka sampaikan kepada teman mereka:

  • Identitas mana yang  dianggap paling penting atau justru paling tidak penting. saya memberi contoh: “saya sering mengabaikan diri saya sebagai seorang perempuan karena dalam banyak situasi saya memang merasa ngga penting mau laki-laki atau perempuan, kita kerja sama-sama…”
  • Identitas yang sering berbenturan satu sama lain. contoh: “di satu sisi saya ini seorang istri, punya suami, dan banyak urusan rumah tangga yang harus saya pikirkan. Tapi saya juga seorang dosen, harus mengerjakan tugas-tugas profesional juga, jadi suka stress dengan peran-peran ini.”
  • Identitas yang sering diabaikan orang lain, dan hal tersebut membuat saya tidak nyaman (marah, sebal). Yang saya ceritakan ke mahasiswa adalah: “kadang saya suka sedih karena kalau saya mengajar atau mengerjakan tugas di hari Sabtu, ada orang-orang yang menegur saya: ‘jangan kerja melulu, urus suaminya!’ mereka lupa bahwa saya juga dosen yang kadang-kadang memang menuntut saya bekerja seperti itu.”

Setelah mereka berbagi dalam kelompok kecil, persilakan untuk berbagi kepada seluruh siswa di kelas.

3. Diskusi kelas

Diskusi ini dipandu oleh guru dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini (dan pertanyaan-pertanyaan di nomor 2 juga bisa diulang kembali untuk diskusi kelas):

  • Apakah sebenarnya kamu ingin menulis lebih dari 5 identitas? – pertanyaan ini relevan karena secara alami setiap individu memang memiliki banyak identitas. Sulitkah kamu menentukan 5 identitas dirimu?
  • Bagaimana perasaanmu ketika orang lain mengabaikan salah satu bubble talk yang menandakan identitasmu itu?
  • Bagaimana perasaanmu bila orang lain memintamu menghilangkan salah satu identitas budayamu?
  • Sekarang bayangkan salah satu identitasmu tersebut hilang atau berubah. apakah menurutmu cara hidupmu, cara berpikirmu juga akan berbeda? misalnya kamu bukan seorang mahasiswa, maka apakah caramu menilai isu korupsi akan berbeda?
  • Suatu saat nanti apakah identitas yang kamu tulis di dalam bubble talk tersebut akan berubah? misalnya kamu akan menulis profesimu?
  • Sekarang lihat bubble talk temanmu. Adakah yang harusnya ia tulis tapi tidak dilakukannya? Atau sebaliknya, apakah ada yang seharusnya tidak ia tulis? Ada yang mengagetkan atau kamu bisa menebak apa yang temanmu tulis tentang identitas dirinya?

Dari diskusi tersebut, siswa bisa diajak untuk berefleksi lebih mendalam tentang “the golden rule” , yaitu “perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan.” Guru dapat mengajak siswa untuk menyadari, apakah pernah mereka mengabaikan identitas orang lain?

Salah satu mahasiswa mengaku bahwa ia pernah merasa kesal karena temannya sulit diajak mengerjakan tugas bersama: “setiap diajak berdiskusi, ia selalu tidak bisa.” Mahasiswa itu mengaku bahwa ia tidak ngeh bahwa temannya itu sepulang kuliah harus bekerja karena ia berasal dari keluarga kurang mampu yang menuntutnya demikian.

Lewat kegiatan ini, kami juga menyadari bahwa tidak cukup mengenal seseorang hanya berdasarkan satu identitasnya saja. Mahasiswa saya, seorang perempuan, berbagi cerita tentang temannya yang mudah menangis apabila menonton film. “Saya bilang sama dia, jadi perempuan tidak boleh cengeng. Harus kuat! Kamu nonton film aja bisa nangis begitu sih!” Dan mahasiswa saya terkejut karena ia baru tahu bahwa film tersebut mengingatkan temannya itu pada ayahnya yang meninggal dunia karena kecelakaan seperti yang digambarkan di film. “Saya cuma menilai dia dari sisi perempuannya saja, saya tidak tahu bahwa ia seorang yatim…” ujar mahasiswa saya di kelas. “Itu ngga fair,” ujarnya reflektif.

Saya menutup kegiatan ini dengan kesimpulan yang disepakati bersama: bahwa cara kita memandang dan menilai sesuatu, cara kita hidup, sangat dipengaruhi oleh cara  kita memandang identitas diri kita sendiri dan orang lain. Identitas tersebut bisa berubah, bertambah ataupun berkurang; dan perubahan ini akan mempengaruhi pemikiran dan cara hidup kita juga. Dan akhirnya, apabila kita berharap orang lain memahami diri kita dengan identitas yang utuh, rasanya adil juga apabila kita berusaha melakukan hal yang sama terhadap orang lain.

Semoga berguna, dan selamat mencoba mempraktekkannya :)

A man (I) called A social justice warrior

fullsizerender

A woman who is curious about stuff is learning from A Man Called #AHOK

Bukan kisah hidup yang diawali dari masa kecil yang susah, keluarga miskin, lalu gigih berusaha hingga menjadi pemimpin dan ternama. Bukan, itu bukan kisah hidup Pak Ahok. Tanpa drama yang dibesar-besarkan, @kurawa menulis bahwa A Man Called #Ahok ini lahir dari keluarga pengusaha yang cukup mentereng di Belitung.

Tidak ada tantangan yang berarti baginya untuk mendapatkan pendidikan. Tapi being born with silverspoon bukan berarti Ahok muda tidak diajarkan kepekaan tentang privilege yang dimilikinya.

Tidak tahu berapa banyak orangtua yang mengajarkan hal yang sama, tapi cara Ayahanda Pak Ahok mengajarkan tentang keadilan sosial memang penting sekali untuk disorot:

@kurawa mengutip teguran ayahnya Pak Ahok. Padahal prestasi belajar Pak Ahok sudah tinggi, namun sang Ayah bukannya puas begitu saja pada kecerdasan anaknya, ia malah mengingatkan: “Hok, kamu bisa pintar karena gizi, istirahat, dan waktumu cukup. Sebenarnya kalo temen-temenmu sama kaya kamu hidupnya, kamu pasti kalah.” (p.46).

Nasehat Ayah & Kebijakan Pendidikan

Ucapan tersebut terus menerus ayahnya ucapkan sampai menginspirasi Pak Ahok ketika ia menjabat sebagai pemimpin. “Pemerataan pendidikan! Pembangunan Sekolah! Beasiswa! Sekolah murah, sekolah gratis!” Kalau itu “janji”nya Pak Ahok, kedengerannya akan sama saja ya dengan yang lainnya. Tapi harus diakui bahwa framework atau cara pandang Pak Ahok ketika merumuskan masalah pendidikan lebih komprehensif, dan menurut @kurawa ucapan yang tertanam sejak Ahok muda itulah yang membedakannya.

Pak Ahok melihat masalah dalam pemerataan pendidikan tidak sebatas pada membangun sekolah dan fasilitasnya, tidak melulu pada urusan kualitas guru, dan faktor proses belajar di sekolah lainnya. Pak Ahok juga memperhatikan kesiapan anak/remaja untuk belajar di sekolah, dan termasuk dalam kesiapan ini adalah kesiapan gizi. Maka KJP boleh digunakan untuk bahan pangan, bukan hanya untuk alat tulis, buku, dan keperluan sekolah lainnya. Bahkan untuk memastikan agar bahan pangan terjangkau, masyarakat juga punya kesempatan untuk membeli daging murah di pasar-pasar. Ahok memperhatikan masalah kesenjangan pendidikan yang terjadi di luar gerbang sekolah. Bahkan tempat tinggal (rumah susun) pun dirancang dengan mempertimbangkan ruang yang layak untuk tumbuh kembang anak dan remaja.

Kepekaan Sosial

@kurawa juga menceritakan bahwa Ahok muda bergaul dengan teman-temannya dari kelas sosial yang berbeda, yang cenderung menengah bawah. Bisa jadi ini juga yang membuat Ahok peka sosial, sadar bahwa setiap manusia, mau kaya atau miskin, punya harga diri.

Dalam kampanyenya (eh apa dalam debat ya, saya kurang pasti), Pak Ahok menyebut bahwa dengan KJP anak-anak dapat menggunakan sepatu yang baik ke sekolah. Katanya, hal ini penting untuk harga dirinya, mereka tidak malu pakai sepatu butut. Menurut saya pernyataan ini menunjukkan kepekaan sosial yang baik, bahwa harga diri bukan saja dimiliki masyarakat kelas menengah, tapi milik semua orang. Saya sangat tidak nyaman ketika dulu ada Bantuan Langsung Tunai yang diberikan dengan cara yang tidak memikirkan harga diri rakyat miskin karena harus berdesakan, berebutan, seolah-olah mereka sah-sah saja diperlakukan demikian (“udah untung dikasih bantuan!”). Lalu ada juga sedekah yang diberikan oleh orang kaya dengan cara menebarkan uang dari mobil mewahnya, sementara fakir miskin harus mengejar-ngejar, rebutan memungut uang di jalan. Sementara KJP, bukan saja penyaluran dana sudah jauh lebih terorganisir, tapi penggunaannya pun bisa gesek langsung seperti pengguna kartu kredit. Bermartabat, dan digunakan untuk meningkatkan martabat juga.

Mendidik Kepekaan Sosial adalah Langkah untuk Keadilan Sosial

Walau tidak diceritakan @kurawa, saya agak yakin kalau Ayahanda Pak Ahok tidak pernah memotivasi anaknya dengan ucapan, “Ayo belajar yang bener, biar kamu ngga jadi orang miskin seperti mereka!” sambil menunjuk pedagang asongan atau pengemis.

Saya suka kecewa kalau tahu masih ada orangtua yang memotivasi anaknya seperti itu. Apa iya orang jadi pedagang asongan karena malas? Yakin  bahwa itu bukan karena ia tidak mampu sekolah? Ataupun kalau sekolah, yakin kalau itu bukan karena ia kalah bersaing denganmu untuk masuk PTN yang bayarannya lebih murah, karena kamu lulusan sekolah mentereng sementara di sekolahnya guru sering absen dan buku pelajaran tidak lengkap halamannya?

Yakin bahwa ia tidak lebih “pintar” darimu karena sebelum ujian kamu bisa belajar dengan tenang di rumah dengan guru privatmu sedangkan ia harus meneruskan harinya dengan bekerja membantu orangtua?

Memotivasi anak seperti itu tidak akurat, tidak benar. Apalagi sistem pendidikan negara kita yang masih belum benar-benar memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sejak awal masuk sekolah, dua anak dari kelas sosial yang berbeda sudah berdiri di “garis start” pendidikan yang berbeda.

We need future generation yang peka dengan masalah sosial, yang peduli dan mampu menjawab masalah-masalah sosial di negeri ini, semoga ortu dan guru sepakat akan hal ini. Dan semoga sepakat juga bahwa oversimplifing social problems adalah musuh dari social justice. Nah, jika orangtua ingin anak-anak mereka punya kepekaan sosial dan kelak menjadi pemimpin yang disayang rakyat/bawahan/karyawan mereka, maka mulailah membahas pentingnya pendidikan mereka untuk mengubah kondisi sosial, misalnya: “kamu harus belajar yang rajin, kelak kalau jadi dokter, kamu bisa bantu banyak orang yang kesulitan biaya berobat.”

Dan pastinya gaya mendidik yang dilakukan ayahanda Pak Ahok di atas bisa jadi contoh metode yang sangat powerful untuk membangun kepekaan sosial anak-anak didik kita.

KJP: EVOLUSI KEBIJAKAN & PERAN SEKOLAH

*Artikel ini saya tulis untuk diterbitkan di KILAS PENDIDIKAN  Alasan saya menampilkannya kembali adalah karena menurut saya, yang perlu ditingkatkan terus dari pelayanan KJP ini bukanlah jumlahnya karena perlu argumen yang jauh lebih mendasar untuk berargumen bahwa jumlahnya kurang. 

Reformasi KJP juga jangan sampai mengarah pada kemunduran. Studi Tim Gubernur dan relawan sudah menunjukkan bahwa ada kasus-kasus penyelewengan penggunaan KJP ketika dapat ditarik tunai, ketika tidak dibatasi penggunaannya. Akibatnya KJP jadi counterproductive, jadi tidak efektif untuk meningkatkan akses anak ke berbagai kebutuhan pendidikan. Maka reformasinya, menurut saya, adalah di bagian koordinasi dan kolaborasi antara institusi sekolah, keluarga, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Kalau KJP dapat digunakan untuk meningkatkan gizi anak, misalnya, maka perlu ada link antara pengetahuan tentang gizi dengan orangtua, guru, dan anak. Jadi intinya, saya rasa kita perlu hati-hati, tidak terjebak pada debat yang itu-itu saja: tambah nominalnya vs. tidak, ambil tunai vs. tidak boleh tunai. 

Kartu Jakarta Pintar atau KJP adalah salah satu upaya pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk meningkatkan kemudahan fasilitas pembelajaran khususnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang tinggal dan bersekolah di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah peserta didik untuk mengakses berbagai kebutuhan terkait proses belajar. Kebutuhan ini tidak saja sebatas buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya, tetapi KJP juga dapat digunakan untuk mengakses transportasi (TransJakarta) serta untuk membeli makanan untuk kebutuhan gizi siswa.

Sejak kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2012, beberapa perubahan dan pengembangan tatakelola KJP telah dilakukan. Evolusi ini merupakan respon pemerintah DKI Jakarta atas berbagai masalah baik dalam penyaluran KJP maupun dalam penggunaannya. Semula verifikasi pendataan peserta didik yang layak menerima KJP dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan, namun ditemukan beberapa masalah diantaranya duplikasi nama siswa penerima KJP. Untuk menghindari data ganda ini, di pertengahan tahun 2014 pendataan dan kunjungan (survei) ke rumah siswa dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu wali kelas atau kepala sekolah karena merekalah yang mengenali siswa secara langsung sehingga mampu menentukan siswa yang membutuhkan KJP.

Adanya pembatasan penggunaan KJP hanya untuk transaksi non-tunai adalah salah satu perubahan sistem tata kelola yang dirancang untuk mengatasi masalah penyelewengan penggunaan dana KJP, terkait dengan temuan pihak Bank dan Dinas Pendidikan dengan berbagai kasus pemakaian dana KJP yang diselewengkan untuk pembelian barang dan rekreasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan kegiatan proses pembelajaran di sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 Pasal 20. Oleh karena itu, sejak Agustus 2015 KJP hanya dapat digunakan untuk non-tunai, dan transaksi hanya dapat dilakukan di toko-toko yang sudah ditetapkan, termasuk di dalamnya untuk pembelian makanan (nutrisi) bergizi. Hal ini dilakukan agar transaksi dana KJP dapat dilacak lebih akurat dan efisien agar pengunaannya tepat sasaran.

Perubahan sistem tatakelola yang disebutkan di atas adalah pengalihan proses verifikasi penerima KJP yang cukup kompleks, yang semula dilakukan di tingkat Dinas Pendidikan dialihkan ke tingkat sekolah. Sebagaimana yang ditunjukkan di Gambar 1, sekolah berada pada posisi yang sangat penting dalam alur pendataan dan penentuan siswa yang berhak mendapatkan KJP. Perubahan ini berdampak kepada tugas dan fungsi pendidik di sekolah. Selain beban kerja mereka bertambah, mereka juga membutuhkan kemahiran-kemahiran yang mungkin belum dikembangkan sebelumnya seperti mengelola data KJP termasuk melaporkan penggunaanya, melakukan survei ke rumah siswa, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut. Selain itu sebagaimana yang termuat dalam Pergub No. 174 Tahun 2015 Pasal 38, kepala sekolah juga berkewajiban untuk memantau dan membina siswa dan orangtua mereka tentang penggunaan dana KJP, dan laporan yang diterima Dinas Pendidikan DKI menunjukkan bahwa peran ini belum dilakukan secara maksimal.

Gambar 1. Proses Pendataan, Distribusi, dan Penggunaan Kartu Jakarta Pintar

Untitled.png 

Sumber: Dinas Pendidikan DKI Jakarta

Mengingat pentingnya peran sekolah untuk menjamin efektivitas KJP untuk meningkatkan kualitas belajar khususnya untuk siswa dari keluarga tidak mampu, maka masih diperlukan alternatif solusi selain penambahan deskripsi kerja (job description), dan pelatihan tata kelola keuangan dari sistem KJP untuk kepala sekolah dan wali kelas. Alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penambahan personil atau pengangkatan pendidik atau tenaga kependidikan untuk menjadi koordinator kemitraan antara sekolah, rumah, dan masyarakat. Koordinator akan menjadi aktor kunci yang memimpin proses pendataan dan administrasi lainnya terkait KJP. Bersama kepala sekolah, guru, dan Komite Sekolah, koordinator juga memimpin proses pengambilan keputusan tentang calon penerima KJP. Namun peran koordinator lebih dari sekedar pengelolaan KJP ini karena peran koordinator adalah ujung tombak dari mulai hulu sampai hilir pelaksanaan KJP.

Koordinator diperlukan untuk menghubungkan sekolah dengan berbagai sumber daya yang tersedia di masyarakat. Sumber daya (resources) ini memang tidak selalu berkaitan langsung dengan administrasi KJP, namun adanya sumberdaya ini dapat mendukung efektivitas KJP dalam meningkatkan kualitas belajar siswa dari keluarga tidak mampu. Sebagai contoh, koordinator mengelola program penyuluhan kesehatan untuk keluarga siswa dengan bekerja sama dengan ahli gizi dan kesehatan, psikolog remaja, dan sebagainya sesuai kebutuhan siswa, keluarga, dan sekolah. Koordinator juga berperan sangat penting dalam menjalin hubungan mitra dengan keluarga. Secara rutin koordinator berkomunikasi dengan orangtua/wali secara terbuka baik tentang KJP maupun isu lainnya terkait dukungan keluarga dalam pendidikan, sebagaimana yang dihimbau oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penglibatan orang tua dalam proses pendidikan.

Perkembangan kebijakan dan tatakelola KJP ini mengindikasikan kompleksitas implementasi KJP yang berdampak pada perubahan peran dan fungsi sekolah yang tidak lagi semata-mata fokus pada kegiatan belajar di kelas. Dengan adanya KJP, sekolah-sekolah di DKI Jakarta saat ini juga perlu membangun hubungan kemitraan dengan keluarga tidak mampu, memberikan informasi dan keterampilan serta membantu memecahkan masalah agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak terkait penggunaan KJP. Dengan peran baru yang penting ini, sebaiknya sekolah mempunyai koordinator yang fokus pada pengembangan hubungan kemitraan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Narasumber: Fiona Handayani & Farli Sukanto (Tim Gubernur untuk Reformasi Birokrasi Pendidikan Jakarta)

Guru atau Jurkam?

Beberapa teman meminta pendapat saya tentang kasus di foto ini.

16143619_1188014471252502_1385312464603802473_o

Juga beberapa waktu yang lalu media melaporkan adanya guru SD yang membuat soal ulangan yang mengandung bias politik, nama dan kasus Ahok menjadi salah satu butir soal tes untuk siswa. Dalam kasus soal tes ini, menurut saya  1) soal itu tidak berhubungan dengan kurikulum, sehingga 2) tujuan pembuatan item soal tersebut menjadi mencurigakan: apakah memang guru (pembuat soal) punya tujuan untuk menggiring siswanya untuk menerima sesuatu sebagai the truth, “kebenaran” yang pada kenyataannya masih diperdebatkan publik?

Di kasus SD Al Azhar, konteksnya lebih tidak jelas, tetapi “membunuh Ahok halal” rasanya sulit untuk dimaklumi dalam konteks mata pelajaran atau topik bahasan apapun.

Sekolah atau Arena Politik?

Pendidikan selalu bias politik, ada kecenderungan guru dan kurikulum menggiring siswa untuk menerima suatu kebenaran dan menolak alternatif penjelasan/ perspektif yang lain. 

Di konteks yang lebih makro, negara bahkan ikut mengatur apa yang harus dipelajari anak di matapelajaran sejarah, misalnya. Di era orba apalagi, negara aktif banget mengatur apa yang harus murid tahu/percaya tentang komunisme.  Kenapa bisa begitu? Salah satunya karena tujuan pendidikan itu sendiri salah satunya adalah mendidik agar anak berakhlak mulia, berkarakter, berperilaku baik, cinta tanah air, cinta agama… siapa yang tidak mau anak didiknya seperti itu, kan.

Sementara faktor lain yang super penting adalah guru. Mereka yang menyodorkan (mengadvokasi, mendoktrin) suatu ideologi biasanya adalah guru yang sangat passionate, semangat untuk membuat perubahan dan membangun generasi muda yang lebih baik (dan mereka sudah punya ide-ide yang fix tentang apa itu ‘generasi yang baik’). Mereka akan berusaha segala cara untuk menanamkan nilai-nilai (yang dianggapnya) baik dan penting. Mereka adalah guru-guru berdedikasi, berkeyakinan bahwa mendidik adalah ladang amal. Mereka sadar bahwa mendidik bukan hanya mengikuti kurikulum, fokus pada ujian nasional, tetapi juga membangun karakter. Dan mereka tahu hal ini harus dilakukan di dalam dan di luar kelas. Mulia, bukan?

Jadi gimana dong, kita maklumi aja gitu?

Ya ngga lah.

Pertama, tujuan pendidikan tidak pernah tunggal, dan sayangnya antara satu dengan lainnya tujuan-tujuan ini tidak selalu seiring sejalan. Pendidik terus memperdebatkan perlu tidaknya, atau boleh tidaknya urusan politik masuk ke dalam ruang kelas – yang biasanya lewat matapelajaran kewarganegaraan, agama, sosiologi, dan… oh ada juga guru matematika yang malah seringnya seru-seruan membahas Yahudi di kelasnya (ini cerita seorang siswa SD ke saya).

Satu pendapat bilang sekolah adalah kesempatan menanamkan (baca: mendoktrin) nilai-nilai, sementara yang lain berpendapat bahwa yang menjadi prioritas harusnya adalah kemampuan anak untuk berpikir. Dengan keterampilan berpikir ini mereka akan lebih mandiri dan lebih bijak dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan dalam menentukan sikap politik. Terus terang saya lebih sepakat pada yang kedua, bahwa mengajarkan kemampuan berpikir dan melatih anak didik untuk menalar dan mengolah informasi, mengambil keputusan dengan pertimbangan data dan logika lebih penting daripada memprioritaskan pendidikan untuk menanamkan doktrin, -isme, yang seringkali tidak memberikan ruang untuk berkembangnya critical thinking lewat diskusi dan debat.

Diskusi, debat, conversations antara guru dan siswa yang membantu mereka mempelajari dengan kritis berbagai -isme tentu sulit dibangun di sekolah atau kelas di mana gurunya 1) memberikan nilai satu untuk siswa yang menyatakan setuju bahwa Ahok penista agama dan nilai nol untuk jawaban yang ‘salah’, dan 2) menebar kebencian. Guru-guru yang demikian, menurut hipotesis saya, bukanlah guru yang memiliki style mengajar authoritative (penuh dialog, terbuka) dan demokratis.

Hal tersebut membawa kita ke poin kedua yang ingin saya sampaikan. Sejak hari pertama mengajar beberapa belas tahun lalu, saya diwanti-wanti untuk sadar bahwa ada unequal power relations di ruang kelas. Guru punya power yang sangat besar dibandingkan puluhan anak didiknya. Bahkan di Indonesia, power sekolah masih dianggap lebih besar daripada orangtua (makanya Pak Soni protes secara anonim ke kepsek SD Al Azhar, khawatir anaknya kena dampak negatif kalau ketahuan bapaknya complain). Jadi gampang lah buat guru kalau mau mendoktrin anak didik, wong dia yang pegang kendali kok di kelas.

Guru sangat powerful; dan banyak orang mengkaitkan power dengan corrupt. Dalam konteks ini korupsi bukan urusan uang, tapi penyelewengan dalam menggunakan kuasanya. Mendorong/memaksa mereka untuk menerima suatu ideologi, apalagi menakut-nakuti dan menanamkan rasa benci adalah bagian dari abuse of power di sekolah.

Guru ya Guru!

Selain itu, buat saya kemampuan yang sangat penting dalam profesi sebagai pendidik adalah kemampuan membangun dan memelihara kesadaran tentang kemajemukan identitas dirinya. Seseorang yang berprofesi guru bisa saja mendukung suatu partai politik, mempunyai ideologi agama tertentu, ngefans sama satu tokoh dan sebel lihat tokoh tertentu. Tetapi begitu masuk ke gerbang sekolah, jadilah guru. Jangan jadi jurkam, jangan jadi pemuka agama, dst. Jadilah profesional yang misi utamanya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

tulisan setema pernah saya post di blog ini juga, judulnya: Setuju dengan dosenmu? Ngga usah! ;)

Guru, lautan dalam sebutir buih

Seperti halnya resolusi Tahun Baru atau mengenang masa-masa indah pada hari ulang tahun ataupun anniversary, Hari Guru Nasional membawa saya pada kenangan-kenangan terkait profesi sebagai guru/dosen. Setelah 4 tahun saya absen dari profesi ini untuk kembali menjadi (maha)siswa, baru di tengah tahun 2016 ini saya kembali menjadi pengajar (yang masih belum percaya diri untuk menyebut diri sebagai pendidik, karena tahu perbedaan besar antara pengajar dan pendidik).

Saya kembali gagap, setelah 4 tahun saya tidak merasa ucapan “selamat hari guru” dialamatkan ke saya, hari ini keluarga dan teman-teman kembali mengucapkannya ke saya. Seolah-olah kini saya kembali menjadi bagian dari mereka yang dianggap mempunyai tugas mulia, yang membangun bangsa. Orang-orang di “sekitar” saya (di media sosial, maksudnya) menyampaikan rasa terima kasih mereka pada rekan sejawat saya, karena jasa-jasa guru lah mereka merasa berhasil meraih apa yang mereka miliki saat ini. Sungguh suatu ungkapan yang mengembangkan hati.

Sekaligus menyesatkan.

Mohon maaf, teman-teman guru. Maaf atas pernyataan saya ini karena saya ingin berterus terang saja bahwa ungkapan “tanpa guru apalah jadinya aku” yang dilagukan dengan nada indah itu adalah hal yang membuat saya agak tersesat dalam menghayati peran guru. Membuat saya merasa begitu powerful seolah-olah saya dapat mengubah nasib dan hidup orang lain. Membuat saya lupa, bahwa dalam hidup setiap orang ada begitu banyak orang lain, lingkungan lain, kehidupan lain di luar ruang kelas yang dialami setiap individu murid saya. Sehingga mengatakan bahwa “apa jadinya mereka tanpa saya” adalah pernyataan sombong!

Saya harus sadar, menepikan sejenak kata-kata manis tentang guru, dan menyadari bahwa pertama, saya hanyalah satu dari begitu banyak faktor yang membuat murid dan alumni atau mantan murid-murid saya, mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kedua, saya hanya dapat menstimulasi mereka untuk berfikir, tapi saya tidak bisa membuat otak mereka bekerja; saya hanya membantu mereka menemukan dan memilih jalan, tapi saya tidak dapat menggantikan peran kedua kaki mereka; saya hanya bisa memberikan pertimbangan, namun mereka yang mengambil keputusan apa yang akan mereka lakukan dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Setiap manusia, termasuk mereka yang menjadi murid saya, mempunyai kehendak bebas, mempunyai kemerdekaan untuk memilih dan menentukan jalan hidup mereka, maka betapa sombongnya saya jika mengatakan “ia begitu karena saya.”

Betapa sombongnya ketika saya dengan penuh rasa kecewa berkata, “Ya Tuhan, sebegitu parahnya kah saya sebagai gurunya, mengapa sekarang mantan murid saya seperti itu?” Sombong karena saya mengira sayalah yang membuat ia menjadi dirinya sekarang, padahal baik buruknya ia hari ini bukan karena saya semata. Sombong karena mengira sayalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi hidup murid-murid saya, bahwa sayalah satu-satunya yang mengajarkan mereka bernalar.

Seperti halnya orang-orang merefleksikan hidup mereka di hari ulang tahun, di hari ini saya merefleksikan peran dan profesi saya sebagai guru. Saya melihatnya dari sisi yang jauh dari sudut pandang yang membuat profesi ini nampak perkasa. Hari ini saya melihat diri saya bagian dari kolektivitas dan kompleksitas masyarakat. Saya melihat profesi ini berdampingan dengan realitas sosial yang tidak selalu bergerak mengikut akal sehat. Saya melihat ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang tertuang dalam kurikulum dan dibicarakan di kelas berjajar dengan hingar bingar pertarungan politik dan narasi kebencian yang disebarkan di berbagai media dan jalan-jalan kota. Saya melihat agenda kedaulatan bangsa yang menjadi visi pendidikan berinteraksi dengan agenda kelompok mayoritas yang tergila-gila homogenitas. Guru hanyalah buih di samudra hidup, buih yang kecil untuk membuat perubahan besar.

Tapi tunggu dulu, menulis soal buih di samudra ini mengingatkan saya pada kata-kata Rumi yang saya baca di suatu tempat (mungkin di sebuah kedai kopi, saya tidak begitu ingat), ujarnya: “You are not just a drop in the ocean, you are the ocean in a drop.”

Saya sadar bahwa mungkin peran guru ada hanya dalam satu bab dari tebalnya kisah hidup murid-murid. Saya mungkin hanya satu menit dari puluhan ribu jam, satu dari ratusan momen pembelajaran yang dialami mereka. Tapi saya guru, dan saya tidak akan berhenti untuk berusaha menjadi pengaruh yang baik untuk langkah yang diambil murid-murid saya, menjadi bagian yang  positif dalam hidup mereka, membantu mereka untuk membuat pilihan dan keputusan, membantu mereka mengenali potensi diri lalu mendorong mereka untuk berkembang dan berkarya. Maka seperti halnya orang-orang membuat resolusi di Tahun Baru, di Hari Guru ini saya melihat peran ini hanyalah sepenggal bagian dari hidup dan masa depan murid-murid saya, tetapi profesi yang kecil ini akan saya jalani sebaik-baiknya, sambil berharap bahwa “buih-buih” lainnya memberikan kebaikan pada hidup murid-murid saya.

 

Cerita yang sedih atau menyenangkan?

Suatu malam selepas kegiatan workshop di Sydney, Australia, saya menginap di rumah sepupu, dan berbagi tempat tidur dengan anak perempuannya yang duduk di kelas 1 SD, Biya (tentu bukan nama sebenarnya ya).

Biya sangat enerjik, dan seperti anak-anak lainnya yang baru berkenalan dengan teman, ia memperlihatkan saya berbagai hal kesukaannya: film kartun, baju, hasil karyanya di sekolah, dan buku cerita. Yang terakhir ini sangat berkesan bagi saya.

Sebelum tidur, saya membaca beberapa buku bersama Biya, dan iapun semangat menunjukkan kemampuannya membaca dengan lancar. Salah satu bukunya berjudul “Amy & Louis”, buku cerita yang Biya dapat dari program membaca di sekolahnya.

Ceritanya tentang dua sahabat yang hidup bertetangga, Amy dan Louis, yang selalu bermain bersama setiap hari. Lalu suatu hari Amy dan keluarganya harus pindah rumah ke kota yang jauh jaraknya dari rumah Louis. Dan berangsur-angsur ceritanya pun menjadi sedih dan mengharukan, tentang dua anak yang kesepian kehilangan sahabat. Bahkan di akhir ceritapun kedua sahabat tersebut tidak kembali ceria.

“Oh, what a sad story,” ujar saya setelah selesai membaca.

“Why sad?” Tanya Biya heran. Iapun menunjukkan beberapa halaman di awal cerita yang menunjukkan betapa menyenangkannya Amy dan Loius bermain bersama. “Look! They’re happy here, they’re happy here…” Ujarnya sambil terus menunjuk ke gambar-gambar yang memang mengundang senyum.

Sayapun membalas, “you’re right. Some parts are happy…” Dan tanpa sempat meneruskan, Biya berkata lagi:

“Yes, the ending is not fun, but they are happy here. And happy again, and sad…” Biya terus nyerocos dengan lucunya.

Malam itu Biya mengingatkan, betapa sering saya terobsesi dengan bagian akhir  dari suatu cerita, sehingga jika berakhir menyedihkan, saya mengabaikan bagian yang menyenangkan di bagian awal atau tengah cerita. Dan lebih buruk lagi, kadang saya memandang suatu pengalaman hidup pun demikian.

Saya selalu berharap suatu pertemanan tidak berakhir menyedihkan. Bahkan menyandingkan “akhir” dengan “pertemanan” saja sudah membuat saya sedih, sebenarnya. Tapi kenyataannya memang kadang as we grow up, we grow apart. Dan ketika harus growing apart, saya sering fokus hanya pada satu titik perpisahan itu saja, tanpa mengenang betapa banyak keindahan, keseruan, keceriaan yang pernah saya alami dengan teman tersebut.

Terima kasih, Biya sudah mengingatkan bahwa life is indeed as series of ups and downs, jangan terobsesi pada akhir penggalan cerita hidup, jangan terobsesi pada satu perasaan dan momen karena iapun akan terganti dengan perasaan dan pengalaman lainnya.

FDS & Kesenjangan Akses Pendidikan

Pertanyaan saya ketika membaca berita tentang Full Day School (FDS) adalah: “untuk siapa ia dirancang?”

Sebelum menjawabnya, saya mau merujuk pada tujuannya dahulu. FDS, menurut Muhadjir, dirancang untuk meningkatkan efektivitas pendidikan termasuk pendidikan karakter dan etika dengan alasan guru akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai karakter apabila waktu anak di sekolah diperpanjang.  Sampai sini saya menangkap kesan bahwa Muhadjir  berasumsi sekolah, bukan rumah, adalah tempat yang lebih efektif untuk membangun karakter.

Asumsi tersebut tidak universally salah, walaupun ia mengundang banyak kritik khususnya dari orangtua yang merasa dilecehkan kemampuannya untuk  mendidik dan menanamkan nilai-nilai moral di rumah. Artinya, bisa jadi memang model sekolah ini membantu sebagian keluarga di tanah air.

Jika kita merujuk pada data, bisa jadi ada orangtua yang terbantu dengan konsep pendidikan seperti ini. Dari survei keluarga Indonesia di beberapa provinsi di Indonesia Timur, sebagian besar anak-anak usia 7 sampai 14 tahun mempunyai orangtua dengan pendidikan tertinggi SMP. Sebagian orangtua dengan tingkat pendidikan tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk membantu anak belajar di rumah karena tidak mengerti isi pelajarannya. Mereka juga tidak punya waktu untuk menemani anak belajar, terutama karena jadwal pekerjaan mereka tidak teratur seperti halnya karyawan di kantor-kantor.

Selain itu, penelitian di banyak negara juga cukup konsisten menunjukkan bahwa keluarga dan lingkungan tempat tinggal atau pergaulan di luar sekolah adalah faktor penting yang menjelaskan gap prestasi belajar antara anak-anak dari kelas menengah/menengah atas dan anak-anak dari kelas sosial yang lebih rendah. Annette Lareau, seorang sosiolog pendidikan menjelaskan bahwa di konteks Amerika Serikat, anak-anak dari keluarga kelas menengah dan menengah atas memberikan “suplemen” belajar seperti kursus bahasa asing, les seni, kegiatan membaca buku, dan lain-lain pendukung pendidikan yang sulit diakses oleh kebanyakan anak-anak dari kelas bawah. Sangat mungkin fenomena ini juga terjadi di Indonesia.

Untuk konteks di atas, FDS ini berpotensi untuk jadi solusi masalah inequality dengan cara menyediakan berbagai kegiatan termasuk ekstrakurikuler yang sebelumnya sulit diperoleh anak-anak dari kelas bawah. Namun demikian harapan akan adanya kesetaraan akses pendidikan tersebut terguras ketika Mendikbud melanjutkan penjelasannya dan menyatakan bahwa ada biaya tambahan yang harus dibayarkan orang tua untuk FDS ini.

Jika iuran dan sumbangan (baca: uang) sudah menjadi variabel dalam kualitas pendidikan, sulit untuk berharap bahwa FDS ini dapat memperkecil gap antar kelas sosial dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

MORE TIME = MORE LEARNING?

Kedua, beranggapan bahwa semakin lama di sekolah (atau semakin sedikit waktu senggang di lingkungan rumah) semakin banyak anak belajar adalah asumsi yang terlalu menyederhanakan kompleksitas proses belajar. Dengan kata lain asumsi tersebut lemah. Alasan rendahnya tingkat pendidikan orangtua seringkali digunakan oleh pendukung model sekolah sejenis ini. Mereka berargumen bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dan tinggal di lingkungan yang kurang kondusif perlu dimasukkan ke sekolah full day. Sekolah kemudian menjadi sebuah “inkubator” bagi anak-anak ini agar mereka dapat tumbuh kembang tanpa terkontaminasi hal-hal yang menyimpang dan kontraproduktif dengan pendidikan mereka. Namun hasil kajian-kajian yang mengukur efektivitas model sekolah ini masih belum cukup konsisten dan meyakinkan untuk menunjukkan bahwa model tersebut berhasil. Sebaliknya, sekolah-sekolah ini tidak cukup menyiapkan anak-anak untuk hidup di dunia nyata.

Maka untuk siapa dan untuk apa sebenarnya FDS ini dirancang? Tidak pasti, namun saya cukup yakin bahwa model sekolah ini tidak dirancang untuk anak-anak miskin dan mereka yang berada di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) yang sebenarnya menjadi prioritas pembangunan pendidikan Indonesia. Ada dua alasan mengapa saya beranggapan demikian. Pertama dan yang paling mudah adalah merujuk pada pernyataan Mendikbud bahwa ketika anak pulang sekolah jam 5 sore, ia akan segera bertemu orangtuanya yang juga pulang kantor pada jam tersebut. Jelas bahwa FDS bias kota, dirancang untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan pola hidup di perkotaan, khususnya masyarakat kelas menengah yang bekerja di kantor sampai jam 5 sore.

Alasan kedua, disain FDS tidak berpihak pada anak-anak miskin yang seringkali harus mengorbankan kesempatan sekolah demi membantu keluarga mencari nafkah. Jika jam belajar “normal” saja sudah menyulitkan mereka, maka apalagi harus sehari penuh di sekolah; bagaimana mereka dapat bekerja? Anak-anak di wilayah 3T dan pedesaan masih banyak yang harus belajar di sekolah-sekolah yang minim akan fasilitas dan sumber belajar serta kekurangan guru dengan kualifikasi yang sesuai. Sementara di pinggiran kota, sebuah gedung sekolah dan fasilitasnya termasuk guru harus digunakan secara bergilir oleh siswa yang sekolah pagi dan sore. Maka disain FDS tidak dapat menjadi solusi yang relevan dengan kondisi dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi siswa dan juga sekolah yang melayani anak-anak miskin. Sebaliknya, FDS berpotensi menjadi beban baru bagi sekolah-sekolah tersebut.

Saya fokus pada rencana FDS dan korelasinya dengan masalah kesenjangan akses pendidikan karena masalah ketidaksetaraan ini merupakan satu agenda besar Republik ini. Di samping itu, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan tapi sistemik, berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana yang dilaporkan Bank Dunia tahun 2015, meskipun anak-anak di pedesaan khususnya di Kawasan Indonesia Timur mengakses pendidikan dasar, namun rata-rata hasil belajar mereka belum dapat menyamai teman-teman mereka di perkotaan dan di wilayah Indonesia Barat karena lemahnya infrastruktur dan kualitas proses belajar.

Akses pendidikan dasar yang “gratis” serta Program Indonesia Pintar dirancang untuk menjawab masalah kesenjangan ini, namun sayangnya FDS tidak beriringan dengan kedua kebijakan tersebut.

Ma man!


Suami saya. Berfoto di museum Tea Party, bersama satu quote yang diucapkan isteri John Adams, tokoh penting dalam revolusi AS menentang tirani Inggris. Ujar Ibu Abigail, “jika kita ingin mempunyai pahlawan, politikus, dan filsuf, maka kita perlu mempunyai perempuan-perempuan yang terpelajar.” Pada eranya, profesi-profesi tersebut masih banyak dikuasai laki-laki (sekarang masih ngga?) tapi bukan itu yang saya mau ceritakan di sini.

Suami saya spontan minta difoto bersama quotes ini, sebelum saya benar-benar baca isinya. Suami saya juga suka lebih dulu ngeh kalau ada hal yang bias gender baik mendiskreditkan perempuan ataupun laki-laki.

Suatu hari kami sedang mengantri kasir di supermarket. Di kanan-kiri kami terpajang majalah-majalah termasuk majalah yang ditargetkan untuk konsumen perempuan. “Liat deh,” kata suami saya, “kenapa juga headlines-nya harus urusan kosmetik dan urusan bentuk badan semua,” ia menunjuk beberapa majalah. “Kenapa ngga ngebahas perang atau politik sama sekali? Emang ngga bisa apa ya bahas politik dari angle perempuan?”

Suami saya adalah orang pertama yang mengingatkan saya bahwa mahasiswa adalah mahasiswa, mau laki atau perempuan, tanggung jawab mahasiswa adalah belajar, berpegal-pegal duduk membaca dan menulis. Maka jangan jadi beban jika tidak bisa memasak atau tidak sempat mencuci pakaian. Ia tidak pernah mengaitkan prestasi kuliah dengan jenis kelamin.

Ia paham dan mengakui bahwa setiap orang mempunyai identitas yang majemuk. Saya seorang mahasiswa, asisten penelitian, istri, dst.; yang seringkali mengalami konflik peran. Menyadari hal itu, suami saya tidak pernah berhenti membantu untuk menentukan prioritas: “aku bisa ngobrol dan makan-makan sama kamu kapan aja, tapi diskusi soal disertasi dengan teman-temanmu lebih mendesak,” ujarnya.

Suami saya tidak peduli apakah dia feminis. Yang dia fokuskan adalah “how to get things done.” Mau saya atau dia yang kerjakan, tidak penting baginya. Selama piring tercuci, makanan tersedia, dan proses kuliah saya jalan dengan aman, itu cukup. Maka kami tidak peduli dengan “peran istri, peran suami” yang kaku dan statis.

Tidak pernah bosan saya bilang ke teman-teman dan keluarga, bahwa PhD yang saya raih ini tidak akan terjadi jika suami dan saya masih sibuk memikirkan “peran-peran” yang membatasi cara kami berpikir dan berperilaku. Tidak akan terjadi jika suami saya tidak berpikir progresif.

“Behind every success woman…” Nope. Not just behind. Saya tidak pernah lupa moments di mana ia justru harus di depan, menarik semangat saya untuk bangun lagi, menerabas lagi layers of fears dan putus asa; saat ia harus berada di samping saya, lengkap dengan madu, teh, larutan cuka apel, vitamin, yang ia jejerkan di sela-sela tumpukan kertas dan layar laptop. Dan ketika di belakangpun, ia bukan mengikuti saya melainkan menyiapkan jaring pengaman ketika saya berkali-kali ambruk.